Monthly Archives: August 2010

Sekilas Tentang New Public Management ( Reinventing Goverment )


Beberapa waktu yang lalu dan kayaknya masih bergaung sampai sekarang, frase reformasi birokrasi kerap kali terdengar diberbagai instansi pemerintahan walaupun mungkin seperti yang kita tahu hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Salah satu hal yang diterapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah penerapan konsep New Public Management (NPM) atau manajemen kewirausahaan. Kenapa konsep ini bisa muncul ? Konsep New Public Management muncul sebagai respon terhadap ketidakberesan sistem ditubuh instansi pemerintahan, keterbatasan anggaran, serta pengaruh globalisasi yang semakin meluas. Continue reading

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)


Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Pajak itu sendiri adalah pungutan yang merupakan hak preogratif pemerintah, dimana pungutan tersebut harus berdasarkan Undang-undang yang dapat dilakukan secara paksa kepada subyek pajak dengan tidak ada balas jasa yanglangsung dapat ditunjukkan/dirasakan pengunaannya (Mangkoesoebroto, 1997).

Sementara itu yang dimaksud dengan Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Sementara itu pengenaan atas pajak tersebut pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratursan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak atas tanah disini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan.

Jenis Hak atas tanah yang dikenakan BPHTB adalah jenis hak yang diatur dalam UUPA (UU No. 5 / 1960) dan UU Rumah Susun(UU No. 16 / 1985). Jenis hak yang diatur dalam UUPA (UU No. 5 / 1960) adalah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, sedangkan jenis hak yang diatur dalam UU Rumah Susun(UU No. 16 / 1985) adalah hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan.
Continue reading

Hak Milik Tanah Di Negara Amerika Serikat


Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara menguasai bumi, air , dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Kaitannya pasal tersebut dengan hak milik tanah di Indonesia adalah bahwa bila seseorang memiliki hak milik atas suatu tanah disuatu wilayah dan didalam tanah yang dimilikinya itu terdapat suatu sumber daya alam yang bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan menyangkut kepentingan bersama, misalnya terdapat kandungan emas. Maka orang tersebut tidak berhak mengklaim bahwa kandungan emas yang ada didalam tanah tersebut adalah miliknya. Hal ini berbeda sekali dengan situasi di beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

Continue reading

Sejarah Singkat Hukum Agraria


Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan kekayaan Nasional, hal mana tercermin dan hubungan antara Bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi dan kekal. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang telah mendorong tekad para pendiri bangsa untuk menata struktur agrarian melalui kebijakan perundang-undangan guna mengangkat rakyat dan kemiskinan akibat ketidakadilan akses rakyat atas tanah.

1. Agrarische Wet 1870

Sekitar  tahun 1830 pemerintah penjajahan (VOC/Belanda)berusaha mempersempit kesempatan pihak-pihak pengusaha swasta untuk memperoleh jaminan yang kuat atas tanah-tanah yang diusahainya, seperti untuk memperoleh hak eigendom. Kepada para pengusaha oleh pemerintah hanya dapat diberikan hak sewa atas tanah-tanah kosong dengan waktu yang terbatas yaitu tidak lebih dari 20 tahun sebagai hak persoonliij. Tanah tersebut tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Demikian juga dengan hak erfpacht oleh pemerintah tidak dapat diberikan, karena masih menghargai hak-hak adat yang tidak rnengenal adanya hak erfpact. Adanya peraturan-peraturan pertanian besar akan bertentangan dengan politik perekonomian Pemerintah (Cultuur stelsel) yang memaksa penduduk menanam tanaman tertentu sesuai dengan yang diperintahkan. Continue reading