Sejarah Singkat Hukum Agraria


Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan kekayaan Nasional, hal mana tercermin dan hubungan antara Bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi dan kekal. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang telah mendorong tekad para pendiri bangsa untuk menata struktur agrarian melalui kebijakan perundang-undangan guna mengangkat rakyat dan kemiskinan akibat ketidakadilan akses rakyat atas tanah.

1. Agrarische Wet 1870

Sekitar  tahun 1830 pemerintah penjajahan (VOC/Belanda)berusaha mempersempit kesempatan pihak-pihak pengusaha swasta untuk memperoleh jaminan yang kuat atas tanah-tanah yang diusahainya, seperti untuk memperoleh hak eigendom. Kepada para pengusaha oleh pemerintah hanya dapat diberikan hak sewa atas tanah-tanah kosong dengan waktu yang terbatas yaitu tidak lebih dari 20 tahun sebagai hak persoonliij. Tanah tersebut tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Demikian juga dengan hak erfpacht oleh pemerintah tidak dapat diberikan, karena masih menghargai hak-hak adat yang tidak rnengenal adanya hak erfpact. Adanya peraturan-peraturan pertanian besar akan bertentangan dengan politik perekonomian Pemerintah (Cultuur stelsel) yang memaksa penduduk menanam tanaman tertentu sesuai dengan yang diperintahkan.

Tahun 1860-1870, diajukan rancangan wet yang mengatur tentang pertanian yang dapat dilakukan di tanah bangsa Indonesia. Penduduk Indonesia diberi izin menyewakan tanah kepada bukan bangsa Indonesia. Dalam rancangan wet tersebut dimuat antara lain:

  • Tanah negara (domein negara) dapat diberikan hak erfpacht paling lama 90 tahun.
  • Persewaan tanah negara tidak dibenarkan.
  • Persewaan tanah oleh orang Indonesia kepada bangsa lain akan diatur.
  • Hak tanah adat diganti dengan hak eigendom
  • Tanah komunal diganti menjadi milik, jasa.
  • Wet ini hanya berlaku di Jawa dan Madura.

Akhirnya pada tahun 1870 dibawah pimpinan Menteri Jajahan De Waal, Agrarische Wet ini ditetapkan dengan S.1870-55. Yang dimaksud dengan agrarische wet 1870 adalah suatu undang-undang yang dibuat di negeri belanda pada tahun 1870. Agrarische Wet tahun 1870 menghilangkan kesulitan-kesulitan berkenaan dengan pemberian tanah berdasarkan peraturan tahun 1856, dengan mengijinkan para pemilik modal untuk memperoleh hak sewa turun temurun (erpacht) dari pemerintah untuk periode sampai dengan 75 tahun dan juga menyewa tanah dari penduduk pribumi. Pada saat yang sama undang-undang tersebut menjamin kepemilikan penduduk pribumi atas hak-hak adat mereka yang telah ada atas tanah, dan memungkinkan pula meraka mendapatkan hak milik pribadi. Walaupun di dalam AW diberikan kepastian hukum kepada rakyat pribumi, dimana rakyat harus berikan hak-haknya yang pasti apabila tanahnya disewakan dan harus diberikan ganti rugi apabila tanah nya diambil alih untuk kepentingan umum, Akan tetapi pada dasarnya tujuan dari AW adalah untuk membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada pengusaha swasta agar dapat berkembang di hindia belanda.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Agrariche wet, dengan keputusan Raja, tanggal 20 Juli 1980 No. 15 ditetapkan Keputusan agraria (Agrarisch Bsluit) dengan S. 1870-118, yang berlaku untuk Jawa Madura. Sedangkan untuk luar Jawa dan Madura sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan ini, akan diatur dengan suatu ordonnantie. Pada pasal 1. Agrarisch besluit, dimuat tentang pernyataan-pernyataan secara umum (algemene-domeinverklaring) yang menganut suatu prinsip (azas) agraria yaitu pernyataan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan eigendom seseorang adalah tanah negara (domein van den Staat) Negara adalah sebagai eigenaar (pemegang hak milik) atau jika terbukti ada hak eigendom orang lain diatasnya.

2. Burgerlijk Wetboek (BW)

Dalam hukum perdata pada dasarnya diadakan perbedaan antara hukum yang berlaku bagi golongan eropa,  timur asing, dan pribumi.bagi golongan eropa dan timur asing berlaku hukum perdata barat, sedangkan bagi golongan pribumi berlaku hukum perdata adat. Dengan berlakunya dualisme hukum pertanahan di Indonesia, yang disamping berlakunya hukum adat berlaku juga hukum barat, maka mengenai hak hak atas tanah dikenal hak-hak adat dan hak-hak barat di dalam KUH Perdata, buku kedua, tentang Hak Kebendaan, dikenal beberapa hak perorangan atas tanah, seperti hak eigendom, opstal, erfpacht, sewa hak pakai (gebruik) , hak pinjam (bruikleen).

3. AWAL KEMERDEKAAN
a. Pengawasan terhadap Penindakan Hak-Hak Atas Tanah.

b. Penguasaan Tanah-Tanah

Sesuai dengan domein yang dianut oleh hukum agraria pada jaman kolonial, yang mengatakan bahwa semua tanah yang diatasnya tidak ada eigendom seseorang atau milik menurut hukum adat adalah milik negara yang bebas (vrijland’sdomein) Pada jaman penjajahan Jepang fungsi vrijlandsdomein ini mulai menyimpang. Untuk menertibkan keadaan ini pemerintah mengeluarkan suatu peraturan tentang Penguasaan Tanah Negara ini yaitu P.P Nomor 8 Tahun 1953. Di dalam Peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa penguasaan atas tanah negara diserahkan Menteri Dalam Negeri kecuali jika penguasaan ini oleh Undang-undang atau peraturan lain telah diserahkan kepada suatu kementerian.

c. Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat

Untuk mencegah semakin meluasnya penggarapan yang dilakukan oleh rakyat terhadap tanah-tanah perkebunan, maka dengan Undang-Undang Darurat nomor 8 Tahun 1954., ditetapkan bahwa kepada Gubernur ditugaskan untuk mengadakan perundingan antara pemilik perkebunan dan rakyat penggarap mengenai penyelesaian pemakaian tanah itu.

d. Penghapusan Tanah- Tanah Partikelir

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang menginginkan adanya kehidupan yang adil dan merata maka ketentuan-ketentuan pertanahan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda yang nyata-nyata bertentangan dengan rechts-idea bangsa Indonesia harus segera dihapuskan. Ketentuan yang bertentangan itu antara lain pengakuan tentang tanah-tanah partikelir. Oleh karena itu maka dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958, tanah-tanah partikelir ini dihapuskan. Yang dimaksud dengan tanah partikelir dalam Undang-Undang ini adalah tanah eigendom yang pemiliknya mempunyai hak-hak pertuanan (sebelum Undang-Undang berlaku).

Yang dimaksud dengan hak pertuanan ialah :

  • hak untuk mengangkat atau mengesahkan pemilikan serta memberhentikan kepala-kepala kampung atau desa dan kepala-kepala umum.
  • hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut uang pengganti kerja paksa dari penduduk.
  • hak mengadakan pungutan-pungutan baik yang berupa biaya atau hasil tanah dari penduduk.
  • hak untuk mendirikan pasar-pasar, memungut biaya pemakaian jalan dan penyeberangan.
  • hak-hak yang menurut peraturan lain dan/atau adat setempat sederajat dengan hak pertuanan.

Dengan dihapuskannya tanah-tanah partikelir ini, maka tanah sebut menjadi tanah negara. Kepada pemilik tanah diberikan ganti rugi berupa uang atau bantuan lainnya.

4. HUKUM AGRARIA NASIONAL.

Undang-Undang Pokok Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960, dengan nama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan dibentuknya UUPA

  • Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagian dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
  • Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
  • Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dasar-dasar dari hukum agraria nasional

  • Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang   terkandung            di dalamnya wilayah Republik Indonesia adalah milik bangsa Indonesia.
  • Penghapusan azas domein dan diganti dengan azas hak menguasai dari negara seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 2 UUPA
  • Pengakuan hak ulayat sepanjang masih ada,
  • Azas fungsi sosial hak atas tanah (Pasal 6)
  • Azas kebangsaan sesuai dengan Pasal 9 (Parlindungan: Prinsip Nasionalitas)
  • Azas persamaan hak antara laki-laki dan wanita
  • Tanah pertanian harus diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri (yang dikenal secara populer dengan istilah land of the tiller atau larangan absenteisme).
  • Azas penatagunaan tanah.
  • Azas kesatuan dan kesederhanan hukum.
  • Azas kepastian hukum. Semua hal atas tanah harus didaftarkan untuk memperoleh kepastian hukum. [Diolah dari berbagai sumber – Dass.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s