Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)


Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Pajak itu sendiri adalah pungutan yang merupakan hak preogratif pemerintah, dimana pungutan tersebut harus berdasarkan Undang-undang yang dapat dilakukan secara paksa kepada subyek pajak dengan tidak ada balas jasa yanglangsung dapat ditunjukkan/dirasakan pengunaannya (Mangkoesoebroto, 1997).

Sementara itu yang dimaksud dengan Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Sementara itu pengenaan atas pajak tersebut pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratursan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak atas tanah disini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan.

Jenis Hak atas tanah yang dikenakan BPHTB adalah jenis hak yang diatur dalam UUPA (UU No. 5 / 1960) dan UU Rumah Susun(UU No. 16 / 1985). Jenis hak yang diatur dalam UUPA (UU No. 5 / 1960) adalah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, sedangkan jenis hak yang diatur dalam UU Rumah Susun(UU No. 16 / 1985) adalah hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan.

Obyek pajak yang tidak dikenakan BPTHB tertuang dalam Pasal3 ayat(1) jo Kep.Men.Keu No.XX/KMK.04/2000 yang meliputi :
1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi.
4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hokum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
5. Orang pribadi atau badan karena wakaf;
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek Pajak sebagaimana tersebur diatas yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadiWajib Pajak menurut Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dimana tarif yang dikenakan sebesar 5% .

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dibagi menjadi 3 dasar yaitu :
1. Harga Transaksi, yaitu : jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang.
2. Nilai Pasar, yaitu : tukar menukar, hibah, pemberian hak baru, hibah wasiat, penggabungan usaha,peleburan usaha, pemekaran usaha, dll.
3. NJOP PBB, apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB. Sementara itu NJOP ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Nilai perolehan Obyek Pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional dalam hal ini ditetapkan oleh Kakanwil dengan pertimbangan Pemda dan perekonomian daerah, yaitu :
• Paling banyak Rp. 300.000.000 untuk waris atau hibah bagi orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan.
• Paling banyak Rp. 60.000.000 selain perolehan hak dari waris dan hibah wasiat. Ketentuan ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh Peraturan Pemerintah apabila tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perekonomian negara.

Contoh perhitungan BPHTB :
Pada tanggal 28 Juli 2001, Tuan S mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota BB dengan NPOP Rp. 400.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak karena waris untuk Kota BB ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00. Besarnya NPOPKP adalah Rp. 400.000.000,00 dikurangi Rp. 300.000.000,00 sama dengan Rp. 100.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
BPHTB = 5 % x (Rp 400 – Rp 300) juta
= 5 % x ( Rp 100) juta
= Rp 5 juta

2 responses to “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

  1. Pingback: Hal Penting Dalam Jual Beli Tanah « Bpn16's Blog

  2. bukan kepmenkeu om, tapi UU no.20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s