Pertanyaan & Jawaban Tugas Kelompok di Direktorat Perkara BPN RI (part 1)

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas, Deputi V (bidang pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan) melaksanakan percepatan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, yang dilaksanakan melalui program Tuntas Sengketa dan Sidik Sengketa. Apa yang dimaksud dengan tuntas sengketa dan Sidik Sengketa?

Jawab :

Operasi Tuntas Sengketa adalah penyelesaian konflik, perkara, dan sengketa pertanahan oleh BPN yang mendapat prioritas di seluruh Indonesia. Sedangkan Operasi Sidik Sengketa adalah penanganan dan penyelesaian sengketa tanah yang berindikasi pidana dan merupakan prioritas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dilakukan oleh Tim Ad Hoc BPN Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara serentak/bersama, dalam waktu tertentu, jumlah tertentu dan cara tertentu.
Tim Ad Hoc yang dimaksud terdiri atas unsur BPN RI-POLRI di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sasarannya adalah menyelesaikan sengketa tanah beraspek pidana sebanyak 165 kasus di seluruh Indonesia, membangun kepercayaan masyarakat kepada BPN RI di Pusat maupun Daerah sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas dalam pengkajian, penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara.

Menurut BPN, operasi ini sebenarnya ditujukan untuk mempercepat penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara dalam kasus-kasus pidana yang lebih bersifat perorangan dan akar masalahnya bukan sosial ekonomi. Misalnya: penggelapan, penipuan, perbuatan curang, pemalsuan akta, penyerobotan tanah hak penerapan dalam hukum tanah (perdata/TUN), menggunakan data palsu, penguasaan tanah secara ilegal atas tanah hak pihak lain.

Apa yang dimaksud dengan mediasi dan gelar perkara?

Jawab :

Mediasi adalah salah satu proses alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak.


Gelar Perkara merupakan kegiatan pemaparan yang disampaikan oleh penyaji untuk mendalami dan atau pengkajian secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan obyektif mengenai masalah pertanahan, langkah-langkah penanganan dan penyelesaiannya dalam suatu diskusi di antara para peserta gelar perkara untuk mencapai suatu kesimpulan.

Sebut dan jelaskan  8 tipologi masalah pertanahan!

Jawab :

Tipologi Masalah Pertanahan adalah jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani, terdiri dari masalah yang berkaitan dengan :

  • Penguasaan dan Pemilikan Tanah yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
  • Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan.
  • Batas atau letak bidang tanah yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
  • Pengadaan Tanah yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi.
  • Tanah obyek Landreform yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek obyek dan pembagian tanah obyek Landreform.
  • Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir yaitu perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi.
  • Tanah Ulayat yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat  di atas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain.
  • Pelaksanaan Putusan Pengadilan yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai   putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s