Tanah Terlantar & Permasalahannya ( a short story)

Hak atas tanah yang diberikan oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolan kepada perseorangan atau badan hukum harus digunakan/dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Kenyataannya, banyak tanah yang tidak diusahakan/dipergunakan sebagaimana mestinya, tanah-tanah inilah yang berpotensi menjadi tanah terlantar. Misalnya tanah yang seharusnya dipergunakan sebagai lahan pertanian justru tidak diolah sebagaimana mestinya untuk pertanian.

Sebagaimana dicantumkan dalam Visi BPN yaitu menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat, maka tanah yang ada di Indonesia harus mampu dioptimalkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atas tanah tersebut. Tanah terlantar menjadi hambatan bagi terwujudnya kemakmuran rakyat dikarenakan kurang efektifnya penggunaan tanah tersebut sesuai dengan kemampuan tanah yang dimilikinya.

Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya (Pasal 2 PP 11 tahun 2010).

Beberapa tanah yang tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar, yaitu tanah hak milik dan tanah hak guna bangunan perseorangan serta tanah yang pemegang haknya tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi (atau keterbatasan anggaran bagi Negara/Daerah) untuk mengupayakan, mengusahakan, dan memanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat serta tujuan pemberian haknya.

Sebagian besar pemilik tanah terindikasi terlantar adalah pengusaha melalui pemberian hak guna usaha, hak pengelolaan. Tujuan utama pemberian hak atas tanah tersebut adalah digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kemampuan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Namun pada prakteknya, tanah tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya dikarenakan pengusaha sudah memperoleh keuntungan pribadi meskipun belum mengusahakan tanah tersebut. Sebagai contoh, pengusaha yang memperoleh hak pengelolaan kawasan hutan untuk peruntukan perkebunan sawit. Tahapan pertama untuk membuka lahan hutan pengusaha melakukan land clearing dengan menebang pohon-pohon yang ada dalam kawasan hutan tersebut. Kayu hasil penebangan menjadi hak pengusaha dan dapat dijual, dimana hasil penjualan tersebut masuk ke pengusaha. Demikian juga untuk sumber daya alam lain yang ada di kawasan tersebut, pengusaha mempunyai hak penuh untuk memanfaatkannya. Keuntungan lain yang diperoleh pengusaha, pengusaha dapat menjadikan tanah tersebut sebagai agunan mengajukan kredit di bank. Agunan tersebut seharusnya digunakan untuk mengusahakan perkebunan sawit, namun sebagian pengusaha menggunakannya sebagai modal untuk membuka usaha lain seperti mall, swalayan di kota. Berdasarkan hal-hal tersebut secara tidak langsung negara telah dirugikan sehingga dalam PP 11 Tahun 2010 tidak terdapat klausul pemberian ganti rugi kepada pemegang hak tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar.

Dalam proses pengambilalihan tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, terdapat beberapa permasalahan yang muncul di kemudian hari yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah tersebut setelah dikuasai langsung oleh Negara. Pemanfaatan tanah tersebut harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Visi BPN. Sejauh ini peraturan yang jelas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah terlantar belum ada, sehingga harus secepatnya disusun dan ditetapkan agar tanah terlantar tersebut dapat dimanfaatkan secepatnya oleh rakyat yang membutuhkan, tidak menjadi terlantar kembali. Untuk mengantisipasi hal tersebut, saat ini sedang dilakukan penyusunan peraturan kepala badan tentang pengelolaan tanah terlantar termasuk di dalamnya subjek penerima, persentase tanah yang diterima serta batas waktu maksimal pengelolaan. Subjek penerima tanah negara bekas tanah terlantar meliputi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Kriteria masyarakat penerima tanah negara bekas tanah terlantar perlu ditentukan secara jelas dan rinci untuk menghindari munculnya konflik di kemudian hari, sehingga pembahasan mengenai hal tersebut masih membutuhkan analisis dan diskusi yang lebih mendalam. Berapa besar persentase yang diterima oleh masing-masing subjek juga menjadi pertimbangan dalam analisis-analisis yang dilakukan, guna memenuhi asas keadilan (equity) sesuai misi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Batas waktu pengelolaan yang dimaksud adalah selang atau jeda waktu sejak penetapan tanah terlantar sampai dengan waktu pengelolaan maupun sejak tanah tersebut berada di pihak pengelola sampai dengan kegiatan pengelolaan.

(kelompok 16)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s