REFORMA AGRARIA !!!

Sejak tahun 2007, BPN sebagai institusi yang mengemban tugas pemerintahan dibidang pertanahan mencanangkan suatu kebijakan yang disebut REFORMASI AGRARIA atau REFORMA AGRARIA. Kebijakan ini didengungkan oleh pemerintah melalui BPN untuk mengatasi persoalan paling mendasar dalam masyarakat, yaitu kemiskinan dan pengangguran seperti yang dikatakan oleh Kepala BPN saat ini Joyo Winoto, Phd. Untuk mengatasi masalah kemiskinan & pengangguran, diperlukan suatu solusi yang mendasar pula. Joyo Winoto, Phd dalam artikelnya “REFORMA AGRARIA SEBAGAI JALAN KEADILAN” mengatakan bahwa ;

“Masalah kemiskinan bukan masalah pendapatan, tetapi masalah aset. Aset adalah hak dasar dari semua warga. Pemenuhan atas kebutuhan akan aset secara langsung berarti memenuhi kebutuhan hak dasar warganya. Sebab kepemilikan akan aset akan berdampak kepada terbebaskannya manusia dari belenggu kemiskinan, serta terpenuhinya hak-hak dasar rakyat seperti akses kepada sumberdaya ekonomi maupun politik.

Rakyat yang memiliki aset akan langsung memiliki semangat inovatif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kerangka demikian maka Reforma Agraria menjadi bagian penting yang harus dijalankan. Mengapa? Karena Reforma Agraria akan memberikan peluang bagi rakyat miskin tidak bertanah menjadi memiliki aset. Selain itu, secara politik Reforma Agraria adalah strategi dasar negara untuk membangun struktur politik, ekonomi, dan sosial yang berkeadilan.”

Apa aset yang penting dan sangat dibutuhkan oleh rakyat? Jawabnya adalah TANAH. Tanah merupakan aset yang sangat penting bagi rakyat apalagi di pedesaan. Dengan ketersediaan tanah untuk tiap-tiap rakyat dengan cara yang berkeadilan maka akan tercipta suatu keseimbangan kehidupan, ketentraman, pencaharian serta kemakmuran dalam konteks sosial baik bermasyarakat, berbegara & berbangsa. Kita tidak akan melihat lagi petani-petani yang tidak memiliki lahan, tidak akan melihat lagi rakyat kita yang tidak bertempat tinggal, serta masih banyak lagi. Tanah juga sangat penting sebagai aset dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kepemilikan tanah, masyarakat bisa mendapatkan akses permodalan dengan memberikan tanah mereka sebagai jaminan. Sehingga ribuan lapangan pekerjaan bisa tercipta, masalah pengangguran bisa diatasi, kemiskinan bisa diberantas dan pada akhirnya akan tercipta kemakmuran bersama. Hmmm…alangkah indahnya bila itu semua dapat terwujud…

Semua itu bisa tercapai bila agenda Reforma Agraria bisa kita kawal dan lakukan dengan baik. Yang mana pada dasarnya Reforma Agraria merupakan penataan ulang struktur penguasaan tanah menjadi lebih berkeadilan sosial. Kita tahu, selama ini masih banyak tuan-tuan tanah di negeri kita yang menguasai lahan atau tanah secara tidak berkeadilan. Banyak diantara mereka yang menguasai lahan sedemikian luas malah menelantarkan lahannya. Hal-hal seperti ini yang perlu kita atasi agar tiap  orang- orang dapat mempunyai akses kepemilikan tanah secara adil. Hal ini adalah amanat rakyat dimana pemerintah melalui BPN berusaha untuk mewujudkan kewajiban yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 sebagai dasar  yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

dan juga UU Pokok-Pokok Agraria No.5 tahun 1960 pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 ;

  1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagaiyang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
  2. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk : a.mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan danpemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;  b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
  3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan,kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur

SALAM………………..(bpn16)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s