PERATURAN PERTANAHAN

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

  1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Undang-Undang

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1953 Tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah Dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok Pokok Perumahan
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
  12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
  13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
  14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
  15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
  16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
  17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
  18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
  19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
  22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
  24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
  25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
  28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
  29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
  31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
  32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  33. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  34. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  35. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
  36. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  37. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
  38. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
  39. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  40. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Penambahan Bea Balik Nama
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1958 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang Undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran Negara No. 2 Tahun 1958)
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pokok-Pokok Pelaksanan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Yang Besar Milik Belanda Beserta Cabang Cabangnya Dan Anak Anak Perusahaannya Yang Dikenakan Nasionalisasi
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Perusahaan Pharmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Penentuan Pemborongan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang Cabang Yang Dikenakan Nasionalisasi
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1960 Tentang Penetapan Perusahaan Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi Perusahaan N.V. K.P.M. Di Indonesia
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi N.V. “Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V.)” Dan N.V. “Semarang Veer”
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 35) Tentang Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanggungan Jiwa Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1960 Tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 4) Tentang Penentuan Perusahaan Perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi Milik Perusahaan Royak Interocean Lines (R.I.L)
  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Yang Dikenakan Akan Nasionalisasi
  21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 Tentang Penentuan Perusahaan-Perusahaan Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.
  22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
  23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 1961 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda
  24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian + Lampiran
  25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
  26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 Tanggal 23 Nopember 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
  27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
  28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
  29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
  30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
  31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
  32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan.
  34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
  36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
  38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
  39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
  40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah + Lampiran
  41. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
  42. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
  43. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
  44. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe
  45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  46. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan + Lampiran
  47. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar
  48. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah
  49. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk Dan PT Bank Lippo Tbk
  50. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
  51. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
  52. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
  53. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
  54. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
  55. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  56. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
  57. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  58. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  59. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
  60. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
  61. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah
  62. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan + Lampiran
  63. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
  64. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah + Lampiran
  65. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
  66. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  67. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  68. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
  69. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  70. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
  71. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
  72. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  73. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
  74. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
  75. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua
  76. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
  77. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
  78. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  79. Peraturan Pemerintah Republikindonesia Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
  80. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
  81. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil + Lampiran
  82. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri
  83. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi
  84. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
  85. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
  86. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
  87. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar + Penjelasan
  88. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional + Lampiran
  89. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan
  90. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
  91. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
  92. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
  93. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
  94. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  95. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
  96. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
  97. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan

Peraturan Presiden

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan. Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 Tentang Jaringan Data Spasial Nasional
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Dan Kesinambungan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Keputusan Presiden

  1. Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 Tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 509 Tahun 1961 Tentang Perobahan Keputusan Presiden Repbulik Indonesia No. 131 Tahun 1961
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 1964 Tentang Penyempurnaan Panitya Landreform Sebagaimana Termaksud Dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi
  5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Kesempatan Bagi Penduduk Setempat Berpindah ke Dalam Proyek Transmigrasi
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1978 Tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1980 Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1980 Tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah
  10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri
  13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1992 Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
  14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 1993 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri
  16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri
  17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri
  18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur
  19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
  20. Keputusan Presiden Republik Ingonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
  21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional
  22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan
  23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan
  25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
  26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
  28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara

Instruksi Presiden

  1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 + Lampiran

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

  1. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Panitia-Panitia Kerja Likwidasi Tanah-Tanah Partikelir
  2. Peraturan Menteri Muda Agraria Nomor 15 Tahun 1959 Tentang Pemberian Dan Pembaharuan Beberapa Hak Atas Tanah Serta Pedoman Mengenai Tata-Tjara Kerdja Bagi Pedjabat-Pedjabat Jang Bersangkutan
  3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria
  4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak-Hak Concessie Dan Sewa Untuk Perusahaan Kebun Besar
  5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 Tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak.
  6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya.
  7. Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 Tentang Bentuk Akta
  8. Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Dan Lain-Lainnya, Yang Aktanya Belum Diganti
  9. Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah
  10. Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pembebanan Dan Pendaftaran Hypotheek Serta Credietverband
  11. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi-Hasil
  12. Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1964 Tentang Cara Pemungutan Bagian Bagi Hasil Yang Harus Diserahkan Kepada Pemerintah Cq Panitya Landreform Kecamatan Sebagai Dimaksud Dalam Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 4 Tahun 1964
  13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
  14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 Tentang Pungutan Uang Pemasukan Dan Penggantian Harga Formulir
  15. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan
  16. Peraturan Direktur Jenderal Agraria Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Penggunaan Tanah Di Daerah Transmigrasi Dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran Dan Keluarganya
  17. Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/Prk/1965
  18. Peraturan Direktur Jenderal Agragia Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemindahan Hak Atas Tanah
  19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Penyesuaian Sertipikat Lama Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Badan Pertanahan Nasional
  20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Papan Nama, Kop Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun
  22. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap
  23. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
  24. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Penanda Tanganan Buku Tanah Dan Sertipikat
  25. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
  26. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya
  27. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah
  28. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform
  29. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah
  30. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Dan Penerbitan Sertipikatnya
  31. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau
  32. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
  33. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  34. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya
  35. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1996 tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  36. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.
  37. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan.
  38. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu.
  39. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan.
  40. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah
  41. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing
  42. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing
  43. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
  44. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
  45. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi
  46. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
  47. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik
  48. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
  49. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur Dan Sertipikat.
  50. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
  51. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi
  52. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
  53. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  54. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
  55. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi Dan Atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi Yang Berupa Hak Atas Tanah Yang Sudah Bersertipikat Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
  56. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
  57. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  58. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
  59. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran.
  60. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.
  61. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
  62. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Insonesia
  63. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
  64. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  65. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional
  66. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang Dan Ranting
  67. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional
  68. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah
  69. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional
  70. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
  71. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan
  72. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
  73. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan
  74. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu + Lampiran
  75. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan
  76. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
  77. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
  78. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur
  79. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur
  80. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur
  81. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
  82. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau
  83. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur
  84. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran 1 + Lampiran 2
  85. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  86. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan + Lampiran 1 + Lampiran 2 + Lampiran 3
  87. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
  88. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Loket Pelayanan Pertanahan + Lampiran
  89. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (sudah termasuk lampiran)
  90. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana + Lampiran

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria

  1. Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah
  2. Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 24 Tahun 1963 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah-Tanah Yang Sudah Ditanami Dengan Tanaman Keras Dan Tanah-Tanah Yang Sudah Diusahakan Sebagai Tambak (T.L.N. No. 2616)
  3. Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Penetapan Perimbangan Khusus Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
  4. Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 6 Tahun 1964 Tentang Pendaftaran Hak-Hak Di Daerah-Daerah Di Mana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional / Menteri Negara Agraria

  1. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 336/KA Tahun 1958 Tentang Penunjukkan Pejabat-Pejabat Untuk Menjalankan Wewenang Menteri Agraria Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 Dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958
  2. Keputusan Menteri Muda Agraria No. SK. 322/KA/1960 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960
  3. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 978/KA/1960 Tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian
  4. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 115/KA/1961 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran (T.L.N. No. 2335)
  5. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 273/KA Tahun 1961 Tentang Penunjukan Daerah Percontohan Landreform
  6. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 403/KA/1961 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran (T.L.N. No. 2338)
  7. Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 508/KA/1961 Tentang Saat Mulai Bekerjanya Penitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapraja
  8. Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 509/KA/1961 Tentang Pernyataan Penguasaan Oleh Pemerintah Atas Bagian-Bagian Tanah Yang Merupakan Kelebihan Dari Luas Maksimum
  9. Keputusan Menteri Agraria No. SK. VI/6/KA Tahun 1962 Tentang Perpanjangan Waktu Untuk Mengalihkan Tanah-Tanah Pertanian Absentee
  10. Keputusan Menteri Agraria No SK. 33/DEPAG/1964 Tentang Pengangkatan Pimpinan/Anggauta-Anggauta Badan Musyawarah Organisasi Massa Tani (Bomatani) Pusat
  11. Keputusan Menteri Agraria Republik Indonesia Nomor SK. 5/DEPAG/1965 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor SK.8/KA/1963 Bagi P.N.P.R. Wisayayasa
  12. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 88/DEPAG/1965 Tentang Penghentian Untuk Sementara Semua Kegiatan Anggauta-Anggauta Panitya Landreform Pusat/Daerah Yang Mewakili Barisan Tani Indonesia (B.T.I.)
  13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Batas Usia Pejabat Pembuat Akta Tanah
  14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri
  15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi Dan Pembebasan Tanah, Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya Untuk Kawasan Industri
  16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/Kbpn/1989 Tentang Perubahan Hak Pakai Menjadi Hak Milik Atas Tanah-Tanah Yang Telah Diberikan Kepada Para Transmigran
  17. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyajian Informasi Lingkungan Untuk Kawasan Industri
  18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 1990 Tentang Penyempurnaan Susunan Keanggotaan Dan Tugas Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar
  19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Di Kecamatan Yang Sudah Ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Dalam Wilayah Kerja Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku
  20. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pengangkatan Pengawas Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan Propinsi Dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia
  21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absentee/Guntai
  22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Guna Bangunan Induk Parsial Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri, Dan Pemecahannya Untuk Perusahaan Industri
  23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah
  24. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah
  25. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
  26. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Penetapan Besarnya Uang Pengganti Biaya Cetak Blangko Sertipikat Dan Tata Cara Pengelolaannya
  27. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS)
  28. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform
  29. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958
  30. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah
  31. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS)
  32. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai
  33. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997
  34. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah
  35. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal
  36. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi
  37. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 58-III-1998 Tentang Pengadaan Tenaga Ajudikasi Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional
  38. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten/Kotamadya
  39. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Persetujuan Penghapusan Blangko Sertipikat Tanah Lama Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
  40. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Peniadan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958
  41. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Pada Daerah Uji Coba Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang
  42. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
  43. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Teknis Pelaksanaan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
  44. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma Dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
  45. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional + Lampiran
    1. Buku I – Pelayanan Informasi Pertanahan – Sistem ManualSistem Komputer
    2. Buku II – Pelayanan Tata Usaha – Sistem Manual
    3. Buku III – Pelayanan Hak-Hak Atas Tanah – Sistem ManualSistem Komputer
    4. Buku IV – Pelayanan Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah – Sistem ManualSistem Komputer
    5. Buku V – Pelayanan Pengaturan Penguasaan Tanah Dan Penatagunaan Tanah – Sistem Manual
    6. Buku VI – Pelayanan Pengendalian Pertanahan Dan Pemberdayaan Masyarakat – Sistem Manual
  46. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembeian Penghargaan Berupa Sertipikat/Piagam Dan Plakat Kepada Gubernur, Bupati Dan Atau Walikota
  47. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil
  48. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pemberian Penghargaan Bhumi Bhakti Adhiguna Kepada Para Gubernur, Bupati Dan Atau Walikota
  49. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah
  50. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau
  51. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Di Provinsi Kalimantan Barat
  52. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat
  53. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu
  54. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Di Provinsi Sulawesi Tenggara
  55. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Di Provinsi Sumatera Utara
  56. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Di Provinsi Bengkulu
  57. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
  58. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 245-VII-2006 Tentang Pembentukan Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia
  59. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Anggota Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
  60. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)
  61. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
  62. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01-VII-2007 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional
  63. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
  64. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + LampiranTentang
  65. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + LampiranTentang
  66. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 158 – VII – 2008 Tentang Penunjukan Staf Pelaksana Kegiatan Pengelola Dokumentasi SJDI Hukum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008

Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

  1. Surat Edaran Menteri Negara Agraria Republik Indonesia Nomor 410-1293 Tanggal 9 Mei 1996 Perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi
  2. Surat Edaran Menteri Negara Agraria Republik Indonesia Nomor 500-1567 Tanggal 2 Juli 1997 Perihal Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS dan RS
  3. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 500-3344a-SES.MEN Tanggal 30 Oktober 1997 Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997
  4. Surat Edaran Menteri Negara Agraria Republik Indonesia Nomor 500-3755 Tanggal 10 Desember 1997 Perihal Perubahan HM Menjadi HGB atau HP dan HGB Menjadi HP
  5. Surat Edaran Menteri Negara Agraria Republik Indonesia Nomor 045.2-230/SESMEN/98 Tanggal 26 Januari 1998 Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998
  6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 110-288 Tanggal 3 Pebruari 1998 Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1998
  7. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 500-3460 Tanggal 18 September 1998 Perihal Petunjuk Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal
  8. Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-424 Tanggal 10 Pebruari 1999 Perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.
  9. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 640 – 893 – D.IV Tanggal 9 Maret 1999 Perihal Pengiriman SK MNA/ KBPN No. 4 Tahun 1999 Tentang Formasi PPAT di Kabupaten/Kotamadya
  10. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 300-214-SETTAMA Tanggal 28 Januari 2003 Perihal Pedoman Sementara Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan
  11. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 630.1-1187 Tanggal 14 Mei 2003 Perihal Petunjuk Lanjutan Mengenai Penyelesaian Masalah Hak Atas Tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Yang Dikuasai Oleh BPPN
  12. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 110-1756 Tanggal 17 Juli 2003 Perihal Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2003
  13. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 640-1884 Tanggal 31 Juli 2003 Perihal Blanko Akta PPAT
  14. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 600-1900 Tanggal 31 Juli 2003 Perihal Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
  15. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 640-206 Tanggal 3 Pebruari 2004 Perihal Penunjukan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PPAT
  16. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 500-770 Tanggal 7 April 2004 Perihal Proses Balik Nama Asset Properti BPPN
  17. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 640-1369 Tanggal 31 Mei 2004 Perihal Pelayanan dan Kepastian Hukum
  18. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 500-2204 Tanggal 19 Agustus 2004 Perihal Penyampaian Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Badan Pertanahan Nasional
  19. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 045,2 – 235 Tanggal 1 Pebruari 2005 Perihal Penyampaian Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP)
  20. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 446/3.4-100/II/2010 Tanggal 8 Pebruari 2010 Perihal Penyampaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan
  21. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 462/7.1-100/II/2010 Tanggal 10 Pebruari 2010 Perihal Penyampaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Loket Pelayanan Pertanahan
  22. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 463/7.1-100/II/2010 Tanggal 10 Pebruari 2010 Perihal Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
  23. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 464/7.1-100/II/2010 Tanggal 10 Pebruari 2010 Perihal Penyampaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat

Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

  1. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990 Tentang Peningkatan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan
  2. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Inventarisasi Penguasaan Tanah Oleh Badan Hukum/Perorangan
  3. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Atau Tanah Dan Bangunan
  4. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Pir
  5. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Inventarisasi Atas Tanah Terlantar, Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absentee Baru
  6. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Petunjuk Operasional Proyek Inventarisasi Dan Evaluasi Sumberdaya Nasional Matra Laut (Marine Resource Evaluation And Planning) Di Lingkungan Direktorat Penatagunaan Tanah Pusat Tahun Anggaran 1995/1996
  7. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
  8. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Percepatan Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal
  9. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Sekala Besar
  10. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pendataan Dan Monitoring Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Penanaman Tanaman Pangan
  11. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Percepatan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
  12. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
  13. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Inventarisasi Tanah-Tanah Hak Guna Usaha Yang Dijarah Masyarakat Dan Pembinaannya
  14. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2000Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
  15. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003Tentang Jangka Waktu Proses Permohonan Hak Atas Tanah Pada Deputi Bidang Pengkajian Dan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional

Instruksi Menteri Dalam Negeri

  1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1973 Tentang Larangan Penguasaan Tanah Melampaui Batas
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Pemindahan Hak-Hak Atas Tanah
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10/INST/DJA/1983 Tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-Proyek SPK Program Pencetakan Sawah Dilingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri
  4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Penertiban Tanah Di Daerah Perkotaan Yang Dikuasai Oleh Badan Hukum/ Perseorangan Yang Tidak Dimanfaatkan/Diterlantarkan
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Pensuksesan Penyelenggaraan Transmigrasi
  6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1982 Tentang Kebijaksanaan Untuk Meningkatkan Kegiatan Pelaksanaan Landeform
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1982 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Secara Produktif
  8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah

Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria

  1. Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. SK. 30/KA/1962
  2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. SK. 35/KA/1962 Tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee
  3. Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Republik Indonesia Nomor SK. 8/KA/1963 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Milik Perusahaan-Perusahaan Belanda Kepada Perusahaan-Perusahaan Negara Dan Bank-Bank Negara
  4. Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. SK. 10/KA/1963 Tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras
  5. Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Republik Indonesia Nomor SK. 37/KA/1964 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor SK.8/KA/1963

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan

  1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-37/PB/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
  3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2008 Tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1968 Tentang Penertiban Dan Penggunaan Pungutan-Pungutan Di Bidang Agraria
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.59/DDA/Tahun 1970 Tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landrefom
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Di Atasnya Serta Penerbitan Sertipikatnya
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1975 Tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Sertipikat Dalam Rangka Pengukuran Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1977 Tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah Atau Janji Bagi Para Penjabat Pembuat Akta Tanah
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Mengenai Hak Atas Tanah Yang Dipunyai Bersamadan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Diatasnya
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian Di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 149 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III Yang Telah Dijual
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata-Guna Tanah
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Tertentu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Yang Disertai Dengan Pemilikan Secara Terpisah Bagian-Bagian Pada Bangunan Bertingkat
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah Yang Diselenggarakan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Dari Bank Tabungan Negara
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Pencabutan Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata Guna Tana
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri

  1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 16/DDT/Agr/68 Tentang Pelarangan Kepada Semua Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Mengadakan Pencabutan Surat-Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform
  2. Surat-Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 004/HK/DPT/1969 Tentang Cara Pengukuran Dan Pembuatan Peta-Peta Yang Dimaksud Dalam Pasal 1 Ayat 2 Dan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1965
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/Dda/1970 Tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah
  4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 1975 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Teknis Pembayaran Ganti Rugi Secara Langsung
  5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 258 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Teknis Administrasi Dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Uang Sewa Dan Ganti Rugi Atas Tanahtanah Yang Terkena Ketentuan-Ketentuan Landreform
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi Dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 Tentang Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 222 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.13/DJA/1982 Tentang Penetapan Besarnya Biaya Administrasi Pemberian Atau Penegasan/Pengakuan Hak Milik Kepada Petani Peserta Proyek Pengembangan Perkebunan (Pir, Pir Khusus Pir Lokal, P.R.P.T.E., Pengembangan Karet Rakyat, Pengembangan Kelapa Rakyat)
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.15/DJA/1982 Tentang Penguasaan Kembali Tanah Negara Ex Eigendom Verponding No. 7267 Dan Tanah Negara Bekas Hak Barat Yang Telah Berakhir Jangka Waktu Berlakunya Yang Terletak Di Karet Kuningan Wilayah Jakarta Selatan
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.31/DJA/1982 Tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.51/DJA/1982 Tentang Perubahan Sk Menteri Dalam Negeri No SK.15/DJA/1982 Tentang Penguasaan Kembali Tanah Negara Ex Eigendom Verponding No. 7267 Dan Tanah Negara Bekas Hak Barat Yang Telah Berakhir Jangka Waktu Berlakunya Yang Terletak Di Karet Kuningan Wilayah Jakarta
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penertiban/ Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Dan Atau Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusahaan
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 277 Tahun 1982 Tentang Konsolidasi Tanah Perkotaan Di Lingkungan Karet, Karet Kuningan Dan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Wilayah Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 196 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Seksi Landreform Pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum Dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1984 Tentang Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya
  21. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 593.41-64. Tentang Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan

Peraturan Menteri Keuangan

  1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.05/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 Tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 0l/PM.2/2009 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

  1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 08/Permen/M/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 04/Permen/M/2007 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kpr Syariah Bersubsidi

Kesepakatan Bersama

  1. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Persyarikatan Muhammadiyah Nomor : 1-SKB-BPN RI-2007 / Nomor : 027/I.0/B/2007 Tentang Percepatan Pengurusan Hak Dan Penerbitan Sertipikat Tanah Persyarikatan Muhammadiyah
  2. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 3-SKB-BPN RI-2007 / No. Pol. : B/576/III/2007 Tentang Penanganan Masalah Pertanahan
  3. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 06/SKB/M/2007 / Nomor : MOU-01/MBU/2007 Nomor : 4-SKB-BPN RI-2007 Tentang Pemanfaatan Tanah Milik Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Untuk Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan Bagi Masyarakat Menengah Bawah
  4. Kesepakatan Bersama Antara Departemen Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 04/MEN-KP/KB/XI/2007 / Nomor : 7–SKB–BPNRI-2007 Tentang Pemberdayaan Nelayan Dan Usaha Perikanan Skala Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah
  5. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan PT. Pertamina (Persero) Nomor : 1 – SKB – BPN RI – 2008 / Nomor : 080 / C00000 / 2008 – SO Tentang Percepatan Pengurusan Hak Dan Penerbitan Sertipikat Tanah Pt. Pertamina (Persero)
  6. Nota Kesepahaman Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kabupaten Keerom Nomor : 2-SKB-BPN RI-2008 / Nomor : 590/118/BUP Tentang Survei, Pengukuran, Dan Pemetaan Tematik Serta Pengumpulan Data Pertanahan
  7. Nota Kesepahaman Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 3-SKB-BPN RI-2008 / Nomor : 02 – 2008 Tentang Survei, Pengukuran, Dan Pemetaan Tematik Serta Pengumpulan Data Pertanahan
  8. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : 5-SKB-BPN RI-2008 / Nomor : 92/DS300/05/2008 Tentang Pensertipikatan Tanah-Tanah Asset Perusahaan Umum (Perum) Bulog
  9. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Badan Pusat Statistik Nomor : 7-SKB-BPNRI-2008 / Nomor : 27/KS/24-XI-2008 Tentang Penyusunan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Spasial Dan Tekstual
  10. Kesepakatan Bersama Antara Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : KEP.271/MEN/XII/2008 / NOMOR : 10 – SKB – BPN RI – 2008 Tentang Pensertipikatan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah Transmigrasi

Sumber :  http://id.ndaru.net/peraturan-pertanahan/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s